PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI UNIT RAWAT INAP RS SINT CAROLUS SALEMBA

PROSEDUR PELAYANAN

Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk membina dan meningkatkan kemampuan RS termasuk melindungi dan memenuhi  kebutuhan pasien dengan cara  :

  1. Menyediakan peraturan tentang upaya rujukan
  2. Membuat peraturan tentang hubungan kerjasama RS dengan Fakultas Kedokteran
  3. Menetapkan komite dengan tugas dan kewajibannya, menyelenggarakan rapat agar pegawai  aktif dalam kegiatan RS, menunjuk komite  pelaksana dengan SK untuk kelangsungan pengawasan, dan mencatat kegiatan komite sebagai  dokumen
  4. Menunjuk staf medis dan pekerjaan kliniknya dengan menetapkan prosedur penunjukan dan SK kewajiban rinci dokter, didahului  permohonan dan melakukan komunikasi untuk kelancaran tugas dokter
  5. Pimpinan bertangung jawab mengelola keuangan secara efisien, membuat ketentuan tertulis  tentang prosedur akuntansi, audit keuangan,  pengendalian logistik, mengambil langkah agar audit berjalan baik dan menyempurnakan sistem
  6. Membuat sistem yang mengatur identifikasi pasien, dapat membedakan pasien yang sama namanya, dapat membedakan tempat tidur, rekam medis dan barang pasien serta ada  peraturan untuk mencegah kesalahan tindakan
  7. Dalam masalah etika, ada mekanisme penyelesaian masalah etika
  8. Pasien anak-anak terpenuhi kebutuhan emosinya, terlindung dari pandangan atau suara menakutkan, ruangan diawasi setiap saat, staf berhubungan dengan akrab, ada kebijakan tertulis tentang anestesi dan pembedahan
  9. Kebijakan isolasi dan pengasingan adalah untuk kenyamanan pasien, sesuai pertimbangan medis, diputuskan oleh dokter, sesuai dengan peraturan  dan dicatat dalam rekam medis.
  10. Pasien dapat memperoleh pelayanan kerohanian oleh petugas yang ditunjuk RS sesuai agamanya, khususnya pasien stadium terminal.

 

Prosedur Pelayanan Administrasi Rawat Inap

Rawat inap (opname) adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit. Perawatan rawat inap adalah perawatan pasien yang kondisinya memerlukan rawat inap. Kemajuan dalam pengobatan modern dan munculnya klinik rawat komprehensif memastikan bahwa pasien hanya dirawat di rumah sakit ketika mereka betul-betul sakit, telah mengalami kecelakaan, pasien yang perlu perawatan intensif atau observasi ketat karena penyakitnya.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya (Depkes RI 1997 yang dikutip dari Suryanti (2002).

Alur proses pelayanan pasien unit rawat inap akan mengikuti alur sebagai berikut :

  1. Bagian Penerimaan Pasien ( Admission Departement )
  2. Ruang Perawatan
  3. Bagian Administrasi dan Keuangan

Prosedur Pelayanan Rawat Inap Di Rumah Sakit

  1. Pasien yang membutuhkan perawatan inap atas sesuai indikasi medis akan mendapatkan surat perintah rawat inap dari dokter spesialis RS atau dari UGD
  2. Surat perintah rawat inap akan ditindak lanjuti dengan mendatangi bagian pendaftaran untuk konfirmasi ruangan sesuai hak peserta dengan membawa KPK asli dan fotocopy sehingga peserta bisa langsung dirawat
  3. Bila ruang perawatan sesuai hak peserta penuh, maka ybs berhak dirawat 1 (satu) kelas diatas/dibawah haknya. Selanjutnya peserta dapat pindah menempati kamar sesuai haknya dan bila terdapat selisih biaya yang timbul maka peserta membayar selisih biaya perawatan
  4. Bagian Pendaftaran rawat inap di RS akan menerbitkan Surat Keterangan Perawatan RS dan selanjutnya akan diteruskan ke Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) dapat melalui faksimil agar segera dapat diterbitkan surat jaminan rawat inap
  5. Bidang Pelayanan atau Bidang Pelayanan JPK Kantor Cabang PT Jamsostek akan menerbitkan Surat Jaminan Rawat Inap berdasarkan Surat Keterangan Perawatan RS dan akan dikirim melalui faksimil ke RS. Surat jaminan harus sudah diurus selambat-lambatnya 2×24 jam terhitung peserta rawat inap di rumah sakit
  6. Bila pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan atau tindakan medis, maka yang bersangkutan harus menandatangani Surat Bukti Pemeriksaan dan Tindakan setiap kali dilakukan
  7. Setiap selesai rawat inap, peserta/orangtua peserta bersangkutan harus menandatangani Surat Bukti Rawat Inap dan pasien akan mendapatkan perintah untuk kontrol kembali ke spesialis yang bersangkutan
  8. Pasien akan membawa surat perintah kontrol kembali dari dokter spesialis ke dokter PPK I untuk mendapatkan Surat Rujukan  PPK I ke dokter spesialis di RS yang ditunjuk.
  9. Selanjutnya berlaku prosedur rawat jalan dokter spesialis di RS
  10. Jawaban rujukan dari dokter spesialis dapat diberikan kembali kepada dokter keluarga di PPK I

Untuk Pasien Umum:

  • Receptionist menawarkan tarif jasa Rawat Inap secara jelas kepada pasien.
  • Apabila sudah ada kesepakatan dari keluarga / penanggungjawab pasien, maka receptionist memberikan form “Surat Pernyataan Pembayaran” kepada keluarga / penanggung-jawab pasien untuk diisi dan ditanda tangani.
  • Receptionist meminta jaminan rawat inap kepada keluarga / penanggungjawab pasien berupa KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya.
  • Setelah form “Surat Pernyataan Pembayaran“ diisi dan ditanda tangani oleh pasien, berikan form tersebut ke bagian Rekam Medis untuk dicarikan berkas Status Pasien Rawat Inap sesuai dengan Nomor Rekam Medik dan selanjutnya Status Pasien Rawat Inap diantarkan oleh petugas Rekam Medis ke IGD/POLI yang dituju.

Untuk Pasien Menggunakan Asuransi:

  • Menanyakan kepemilikan asuransi kesehatan yang dimiliki pasien
  • Bila pasien masuk pada jam kerja, minta pasien untuk mengambil jaminan yang dikeluarkan oleh Perusahaan / Asuransi terkait. Bila pasien masuk diluar jam kerja, jaminan diambil keesokan harinya, pada saat jam kerja.
  • Meminta lembar jaminan, photo copy kartu asuransi, dan surat rujukan dari Puskesmas (kecuali kasus emergency) sebagai pelengkap tagihan.
  • Meminta pasien melengkapi persyaratan lainnya yang berhubungan dengan tagihan asuransi yang dimiliki.
  • Bila syarat adiminstrasi belum lengkap, keluarga / penanggung-jawab pasien diberi waktu maksimal 2×24 jam untuk memenuhi persyaratannya (selama pasien rawat inap). Jika tidak dipenuhi, pasien dianggap UMUM.
  • Tentukan dan beritahu keluarga / penanggung-jawab pasien tentang kamar yang akan ditempati oleh pasien sesuai dengan jatah yang telah ditentukan asuransi yang terkait, dengan mengelompokan Dewasa ( Pria / Wanita ) dan atau Anak.
  • Receptionist meminta jaminan rawat inap kepada keluarga / penanggungjawab pasien (khusus kepada pasien yang minta naik kelas perawatan) berupa KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya.
  • Setelah form “Surat Pernyataan kesediaan Pembayaran Selisih Biaya“ diisi dan ditanda tangani oleh keluarga / penanggungjawab pasien (khusus pasien yang minta naik kelas perawatan), berikan form tersebut ke bagian Rekam Medis.
  • Seluruh berkas administrasi rawat inap yang telah rampung diberikan ke bagian rekam medik untuk dicarikan berkas Status Pasien Rawat Inap sesuai dengan Nomor Rekam Medik dan selanjutnya Status Pasien Rawat Inap diantarkan oleh petugas Rekam Medis ke IGD/POLI yang dituju.
  • Petugas Rekam Medik mencatat di buku kunjungan pasien dan memberi tanda Rawat Inap.
  • Receptionist menginformasikan ke bagian rawat inap mengenai kamar yang akan dipergunakan pasien guna mempersiapkan segala kelengkapan dan fasilitasnya
  • Perawat mempersiapkan ruangan pasien baru.
  • Setelah ruang rawat inap siap, perawat memberitahu receptionist bahwa ruangan telah siap untuk ditempati.
  • Receptionist memberitahu perawat POLI/IGD ruangan yang telah dipersiapkan
  • Perawat POLI / IGD mengantar pasien ke ruangan tertutup

123

 

Daftar Pustaka

C.S.Hutasoit. Pelayanan Publik Teori dan Aplikasi, Jakarta: Magnascript Publishing, Cetakan Pertama, Maret, 2011.

Fandy Tjiptono. Service Managemen Mewujudkan Layanan Prima Edisi 2, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan

Pengertian Pelayanan Farmasi

Pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tangggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Menkes RI, 2004). Pelayanan kefarmasian merupakan proses kolaboratif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.

Pelayanan farmasi merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta pemulihan kesehatan, pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Evaluasi adalah proses penilaian kinerja pelayanan farmasi di rumah sakit yang meliputi penilaian terhadap sumber daya manusia (SDM), pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan kefarmasian kepada pasien/pelayanan farmasi klinik.

Mutu pelayanan farmasi rumah sakit adalah pelayanan farmasi yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan kepuasan pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata masyarakat, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar pelayanan profesi yang ditetapkan serta sesuai dengan kode etik profesi farmasi.

Obat yang menurut undang-undang yang berlaku, dikelompokkan ke dalam obat keras, obat keras tertentu dan obat narkotika harus diserahkan kepada pasien oleh Apoteker. Pengelolaan perbekalan farmasi adalah suatu proses yang merupakan siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan

Pengendalian mutu adalah suatu mekanisme kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan, secara terencana dan sistematis, sehingga dapat diidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu serta menyediakan mekanisme tindakan yang diambil sehingga terbentuk proses peningkatan mutu pelayanan farmasi yang berkesinambungan

Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yang terdiri dari sediaan farmasi, alat kesehatan, gas medik, reagen dan bahan kimia, radiologi, dan nutrisi Perlengkapan farmasi rumah sakit adalah semua peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian di farmasi rumah sakit

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada Apoteker, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang terdiri dari sediaan farmasi, alat kesehatan, gas medik, reagen bahan kimia, radiologi, dan nutrisi

B. Tujuan Pelayanan Farmasi
Tujuan pengaturan Pekerjaan Kefarmasian untuk :

  1. Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian;
  2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan; dan
  3. Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga Kefarmasian.

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Farmasi
Tugas Pokok :

  1. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal
  2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi
  3. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
  4. Memberi pelayanan bermutu melalui analisa, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi
  5. Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku
  6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi
  7. Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi
  8. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit

 

Fungsi :

  1. Pengelolaan Perbekalan Farmasi
    • Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit
    • Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal
    • Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku
    • Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit
    • Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku
    • Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian
    • Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit
  2. Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan
    • Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien
    • Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan
    • Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan
    • Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan
    • Memberikan informasi kepada petugas kesehatan pasien/keluarga
    • Memberi konseling kepada pasien/keluarga
    • Melakukan pencampuran obat suntik
    • Melakukan penyiapan nutrisi parenteral
    • Melakukan penanganan obat kanker
    • Melakukan penentuan kadar obat dalam darah
    • Melakukan pencatatan setiap kegiatan
    • Melaporkan setiap kegiatan

Baca lebih lanjut

TUGAS MANAJEMEN RUMAH SAKIT

Buatlah tulisan tentang pelayanan rekam medis sehingga isinya minimal dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

  1. Apakah yang dimaksud dengan pelayanan rekam medis?
  2. Apakah kegunaan rekam medis?
  3. Jelaskan kelengkapan yang harus dipenuhi dalam rekam medis sebuah rumah sakit?
  4. Apakah yang dimaksud dengan informed consent?
  5. Apakah fungsi informed consent?
  6. Siapakah yang wajib memberikan informasi kepada pasien?
  7. Siapakah pasein yang berhak mendapatkan informasi dan siapa pula yang tidak berhak?
  8. Apakah informasi yang harus disampaikan kepada pasien?
  9. Apakah kelengkapan yang harus ada dalam informed consent?

 

Jawab:

  1. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka palayanan kesehatan. (PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008

Definisi Rekam Medis dalam berbagai kepustakaan dituliskan dalam berbagai pengertian, seperti dibawah ini:

Menurut Edna K Huffman: Rekam Medis adalab berkas yang menyatakan siapa, apa, mengapa, dimana, kapan dan bagaimana pelayanan yang diperoleb seorang pasien selama dirawat atau menjalani pengobatan.

Menurut Permenkes No. 749a/Menkes/Per/XII/1989: Rekam Medis adalah berkas yang beiisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, basil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang diterima pasien pada sarana kesebatan, baik rawat jalan maupun rawat inap.

Menurut Gemala Hatta : Rekam Medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleb para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Menurut Waters dan Murphy : Kompendium (ikhtisar) yang berisi informasi tentang keadaan pasien selama perawatan atau selama pemeliharaan kesehatan”.

Menurut IDI :Sebagai rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medik/kesehatan kepada seorang pasien.

 

  1. Kegunaan Rekam Medis:

Kegunaan rekam medis dapat kita singkat menjadi ALFRED yaitu :

  • Administration (administrasi)

Suatu berkas rekam medis memiliki nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan dan paramedik dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

  • Legal (hukum)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan.

  • Finansial (keuangan)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai keuangan karena isinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya pembayaran pelayanan di rumah sakit.

  • Research (penelitian)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya mengandung data dan informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

  • Education (pendidikan)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data/informasi tentang perkembangan kronologis dari pelayanan medik yang diberikan kepada pasien dapat berguna bagi mahasiswa, pendidik /peneliti dalam mengembangkan ilmunya dengan menggunakan dokumen rekam medis.

  • Dokumentasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena memuat sejarah medis seseorang yang harus didokumentasikan sebagai pertanggung jawaban pihak rumah sakit.

Permenkes no. 749a tahun 1989 menyebutkan bahwa Rekam Medis memiliki 5 , manfaat yaitu:

  1. Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien
  2. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hokum
  3. Bahan untuk kepentingan penelitian
  4. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan
  5. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

 

  1. Kelengkapan rekam medis RS
  • RM harus diisi cukup rinci agar pasien mendapat informasi berkesinambungan, informasi efektif untuk dokter, perawat dan konsulen, dokter lain dapat menilai  kualitas pelayanan, dan kualitas dapat dinilai saat itu atau secara retrospektif. RM diisi oleh yang berhak, diberi catatan tanggal, jam dan nama pemeriksa. Pengisian dan perubahan RM harus diketahui, singkatan dan simbol yang dipakai ialah yang diakui oleh komite rekam medis dan bila mungkin, semua laporan asli disimpan dalam RM.
  • Identifikasi RM mencakup nomor, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, orang yang terkait dalam pelayanan gawat darurat. Tanda khusus (misalnya alergi) ditulis di halaman depan RM. RM mencantumkan diagnosis sewaktu pasien diterima dokter, RM mencakup riwayat dan perjalanan penyakit, riwayat penyakit keluarga, keadaan sosial dan RM mencakup pemeriksaan fisik secara rinci oleh dokter saat pasien masuk RS. Halaman depan RM meliputi diagnosis dan prosedur tindakan sesuai ICD
  • Ada rencana perawatan dan pengobatan secara tertulis, catatan kemajuan, hasil observasi dan konsultasi dibuat tertulis, dan dokter membuat diagnosis pra bedah sebelum operasi dan laporan operasi setelah pembedahan. RM anestesi meliputi catatan penilaian pra bedah oleh dokter anestesi, obat cara dan dosis, pemantauan tanda vital, terapi cairan, instruksi pasca anestesi, nama dan tanda tangan dokter anestesi
  • Informed consent merupakan bukti persetujuan yang diberikan oleh pasien/keluarga pasien atas dasar informasi dan penjelasan dari tenaga kesehatan (dokter) kepada pasien mengenai penyakit pasien dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien tersebut dalam rangka penyembuhan. Dalam informed consent yang wajib memberikan informasi adalah dokter yang hendak melakukan tindakan medis karena dokter tersebut yang mengetahui kondisi pasien serta hal-hal yang berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan. Namun kewajiban tersebut dapat didelegasikan kepada dokter asisten/perawat tetapi bila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi oleh orang yang diberi delegasi maka tanggung jawab tetap pada dokter yang melakukan tindakan medis. (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tertanggal 4 September 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik)( Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI)) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/Men.Kes/Per/X/2005 tentang Penyelanggaraan Praktik Kedokteran.

 

  1. Fungsi dari Informed Consent adalah :

Pada hakekatnya informed consent berfungsi sebagai :

  • Bagi pasien, merupakan media untuk menentukan sikap atas tindakan medis yang mengandung risiko atau akibat ikutan.
  • Bagi dokter, merupakan sarana untuk mendapatkan legitimasi (pembenaran, atau pengesahan) atas tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, karena tanpa informed consentmaka tindakan medis dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum. Dengan informed consent maka dokter terbebas dari tanggungjawab atas terjadinya risiko atau akibat ikutan, karena telah diinformasikan didepan, sedangkan apabila tanpa informed consent maka risiko dan akibat ikutan menjadi tanggungjawab dokter.

Tujuan dari Informed Consent menurut J. Guwandi adalah :

  1. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien;
  2. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti

 

6. Tanggungjawab memberikan informasi :

  • Tanggungjawab memberikan informasi sebenarnya berada pada dokter yang akan melakukan tindakan medis, karena hanya dia sendiri yang tahu persis tentang masalah kesehatan pasien, hal-hal yang berkaitan dengan tindakan medis tersebut, dan tahu jawabannya apabila pasien bertanya.
  • Tanggungjawab tersebut memang dapat didelegasikan kepada dokter lain, perawat, atau bidan, hanya saja apabila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi oleh yang diberi delegasi, maka tanggungjawabnya tetap pada dokter yang memberikan delegasi.

Materi/isi informasi yang harus disampaikan :

  • Diagnosis dan tata cara tindakan medis/kedokteran tersebut
  • Tujuan tindakan medis/kedokteran yang akan dilakukan
  • Alternatif tindakan lain, dan risikonya
  • Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
  • Prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan
  • (perkiraan biaya)

 

Penjelasan tentang rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gig yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan. (PERMENKES RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 )

 

  1. Setiap pasien yang mendapatkan perawatan dan dalam proses pengobatan berhak mendapatkan informasi yang detil dan lengkap tentang penyakit yang dideritanya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, pasal 4 tentang perlindungan konsumen, pasien juga berhak mendapatkan informasi tentang tindakan medis, potensi risiko yang timbul karena tindakan medis, serta informasi estimasi biaya yang harus ditanggung pasien serta informasi waktu lama proses pengobatan. Anda atau anggota keluarga bisa menanyakan semua hal ini sebelum masuk ke kamar rawat.

Sedangkan yang tidak berhak mendapatkan informasi adalah orang  lain yang tidak berkaitan dengan  pasien yang telah dijelaskan diatas.

  1. Informasi yang harus disampaikan kepada pasien

Pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis  yang akan diterimanya (Undan-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 52).  Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup :

  • Diagnosis dan tata cara tindakan medis
  • Tujuan tindakan medis yang dilakukan
  • Alternatif tindakan lain dan resikonya
  • Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
  • Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. (Pasal 45 ayat 3)

Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahlu harus memberika penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan dan mendapat persetujuan pasien (PERMENKES No.1419/MENKES/PER/2005) tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi pasal 17)

  • Informasi tidak boleh memakai istilah kedokteran karena tidak dimengerti oleh orang awam.
  • Informasi harus diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi pasien.
  • Informasi harus diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan atau kesehatan pasien atau pasien menolak untuk diberikan infomasi (KODEKI, pasal 5)
  • Untuk tindakan bedah (operasi) atau tindakan invasive yang lain, informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi. Apabila dokter yang bersangkutan tidak ada, maka informasi harus diberikan oleh dokter yang lain dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggng jawab.

 

9. Kelengkapan Informed Consent

  • Berisi pengakuan atau pernyataan oleh pasien atau walinya bahwa : Ia telah diberi informasi oleh dokter, ia telah memahami sepenuhnya informasi tersebut dan ia memberikan persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medis. setelah memperoleh informasi dan memahami informasi tersebut.
  • Materi/isi informasi yang harus disampaikan meliputi : Diagnosis dan tata cara tindakan medis/kedokteran tersebut, tujuan tindakan medis/kedokteran yang akan dilakukan, alternatif tindakan lain, dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan serta perkiraan biaya

Berisi tandatangan pasien atau walinya, sedangkan tandatangan dokter yang memberi informasi mestinya tidak perlu mengingat informed consent adalah sebuah pernyataan sepihak dari pasien. Demikian pula tandatangan saksi. Sebagai contoh adalah kwitansi yang merupakan pernyataan sepihak dari seseorang yang telah menerima uang, maka cukup yang bersangkutan yang menandatangani.

PROSEDUR PELAYANAN RAWAT INAP UNTUK PASIEN ASURANSI DAN NON ASURANSI

Pengertian Rawat Inap

Rawat inap ( opname) adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit. Ruang rawat inap adalah ruang tempat pasien dirawat sakit.Rawat inap merupakan suatu bentuk perawatan, dimana pasien dirawat dan tinggal di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Selama pasien dirawat, rumah sakit harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien (Posma 2001 yang dikutip dari Anggraini (2008).

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya (Depkes RI 1997 yang dikutip dari Suryanti (2002).

Tujuan Pelayanan Rawat Inap

Adapun tujuan pelayanan rawat inap yaitu :

  1. Membantu penderita memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehubungan dengan penyembuhan penyakitnya.
  2. Mengembangkan hubungan kerja sama yang produktif, baik antara unit maupun anatara profesi
  3. Menyediakan tempat latihan/praktek bagi siswa perawat
  4. Memberikan kesempatan kepada tenaga perawat untuk meningkatkan keterampilannya dalam hal keperawatan
  5. Meningkatkan suasana yang memungkinkan timbul dan berkembangnya gagasan yang kreatif
  6. Mengandalkan evaluasi yang terus menerus mengenai metode keperawatan yang dipergunakan untuk usaha peningkatan
  7. Memanfaatkan hasil evaluasi tersebut sebagai alat peningkatan atau perbaikan praktek keperawatan dipergunakan

 

Klasifikasi Rawat Inap di Rumah Sakit

Klasifikasi rawat inap dirumah sakit, yaitu :

  1. Klasifikasi perawatan rumah sakit telah diterapkan berdasarkan tingkat fasilitas pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit, yaitu :
  • Kelas Utam (Termasuk VIP)
  • Kelas 1
  • Kelas II dan kelas III
  1. Klasifikasi pasien berdasarkan kedatangannya :
  • Pasien baru
  • Pasien lama
  1. Klasifikasi pasien berdasarkan pengirimannya :
  • Dikirim oleh dokter rumah sakit
  • Dikirim oleh dokter luar
  • Rujukan dari puskesmas dan rumah sakit lin
  • Datang atas kemauan sendiri

 

Standard Pelayanan Rawat Inap

Standar minimal rawat inap di rumah sakit adalah sebagai berikut :

  1. Pemberian layanan rawat inap adalah Dokter spesialis, dan perawat dengan minimal pendidikan D3.
  2. Penanggungjawab pasien rawat inap 100 % adalah dokter.
  3. Ketersediaan pelayanan rawat inap terdiri dari anak, penyakit dalam, kebidanan, dan bedah.
  4. Jam kunjung dokter spesialis adalah pukul 08.00 – 14.00 setiap hari kerja.
  5. Kejadian infeksi paska operasi kurang dari 1,5 %.
  6. Kejadian infeksi nosokomial kurang dari 1,5 %.
  7. Kematian pasien lebih dari 48 jam : kurang dari 0,24 %.
  8. Kejadian pulang paksa kurang dari 5 %.
  9. Kepuasan pelanggan lebih dari 90 %.

 

Indikator Mutu Pelayanan Rawat Inap

Indikator-indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator-indikator berikut bersumber dari sensus harian rawat inap :

BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur)

BOR menurut Huffman (1994) adalah “the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration”. Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005).

Rumus :

BOR = (Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jumlah tempat tidur X Jumlah hari  dalam satu periode)) X 100)

 

AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)

AVLOS menurut Huffman (1994) adalah “The average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration”. AVLOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005).

Rumus:  AVLOS = Jumlah lama dirawat / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

 

BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)

BTO menurut Huffman (1994) adalah “…the net effect of changed in occupancy rate and length of stay”. BTO menurut Depkes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.

  Rumus: BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur

NDR (Net Death Rate)

   NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Rumus:

NDR = (Jumlah pasien mati > 48 jam / Jumlah pasien keluar (hidup + mati) )X                 1000 ‰

GDR (Gross Death Rate)

GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.

Rumus:

GDR = ( Jumlah pasien mati seluruhnya / Jumlah pasien keluar (hidup mati))                        X 1000 ‰

 

Prosedur Pelayanan Rawat Inap

Persyaratan pelayanan rawat inap

Pasien Umum  :        Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada).

Pasien BPJS     :

  • Untuk Pasien BPJS/ASKES/JAMSOSTEK : Kartu berobat, Kartu BPJS, Kartu Identitas, Surat Rujukan/Surat Perintah Mondok & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).
  • Untuk Pasien JAMKESMAS : Kartu berobat, Kartu BPJS, Kartu Identitas, Surat Rujukan/Surat Perintah Mondok, Asli Surat Keterangan dari Kelurahan & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).

Pasien Jamkesda    :

  • Kartu berobat (bila ada)
  • Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas, Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 9)

Prosedur Pelayanan Rawat Inap  

  1. Pasien yang berasal dari IGD atau rawat jalan yang ingin rawat inap/mondok segera mendaftar di TPPRI sekaligus untuk pemesanan tempat rawat inap.
  2. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien:
  3. Pasien BPJS : Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya di loket BPJS.
  4. Pasien Jamkesda : Mengurus persyaratan administrasi di ruang IP
  5. Pasien umum bisa langsung rawat inaap
  6. Setelah pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter, keluarga pasien segera mengurus kepulangan pasien dibangsal/rawat inap, selain itu juga dengan ketentuan:
  7. Pasien BPJS :
  • Pasien BPJS yang rawat inap sesuai kelasnya maka bisa langsung pulang/rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.
  • Pasien BPJS yang rawat inap naik kelas maka harus mengurus ke bagian rekam medis untuk menghitung pembayaran yang tidak diklaim BPJS, setelah itu pembayarannya dibayarkan di kasir dan pasien dibolehkan untuk pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.
  1. Pasien Umum : Keluarga pasien harus menyelesaikan pembayarannya dikasir dan diperbolehkan pulang/ rujuk ke  RS yang Lebih Tinggi.
  2. Pasien Jamkesda bisa langsung pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.

 

Askes ( Asuransi Kesehatan )

Askes adalah salah satu jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu: rawat inap (in-patient treatment) dan rawat jalan (out patient treatment).

 

Tujuan Askes

Tujuan pemerintah menyelenggarakan semua pertanggungan sosial pada dasarnya adalah sama yaitu untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Demikian juga hal asuransi kesehatan,tujuannya adalah membayar biaya rumah sakit, biaya pengobatan dan mengganti kerugian tertanggung atas hilangnya pendapatan karena cedera akibat kecelakaan atau penyakit.

Sedangkan tujuan asuransi kesehatan adalah meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan anggota keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Adikoesoemo, Suparto. 2003. Manajemen Rumah Sakit. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Aditama, Yoga Tcandra. 2006. Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Edisi 2. Jakarta: UI Press.

https://id.wikipedia.org/wiki/Rawat_inap

http://www.academia.edu/11059592/MANAJEMEN_PELAYANAN_RAWAT_INAP

PELAYANAN RAWAT JALAN YANG BAIK

PENGERTIAN PELAYANAN RAWAT JALAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.66/ Menkes / II / 1987 yang dimaksud pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit, untuk keperluaan observasi diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainya tanpa tinggal diruang rawat inap dan pelayanan rawat jalan adalah 8 pelayanan yang diberikan di unit pelaksanaan fungsional rawat jalan terdiri dari poliklinik umum dan poliklinik spesialis serta unit gawat darurat.

Keuntungannya, pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap (opname). Pelayanan rawat jalan (ambulatory) adalah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap (hospitalization). (Azwar,1998)

TUJUAN PELAYANAN RAWAT JALAN

Instalasi Rawat Jalan merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang melakukan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Oleh karena itu, tugas instalasi rawat jalan dalam memberikan pelayanan medik dan penunjang medik tidak dapat dibatasi dengan pendekatan diatas tetapi dengan pelayanan kesehatan terbaik yang memiliki kontak personel yang cukup tinggi dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Tujuan dari pelayanan rawat jalan adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan (Standart pelayanan Rumah sakit, Dirjen Yanmed Depkes RI thn 1999).

STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

Berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar minimal rawat jalan adalah sebagai berikut:

No. INDIKATOR STANDAR
1.) Dokter pemberi layanan di poliklinik spesialis. 100 % dokter spesialis
2.) Ketersediaan Pelayanan a.    Klinik anak

b.    Klinik Penyakit Dalam

c.     Klinik Kebidanan

d.    Klinik Bedah

3.) Ketersediaan Pelayanan di RS Jiwa a.   Anak Remaja

b.   NAPZA

c.    Gangguan Psikotik

d.   Gangguan Neurotik

e.   Mental Retardasi

f.     Mental Organik

g.   Usia Lanjut

4.) Jam Buka Pelayanan 08:00 s/d 13:00 Setiap hari kerja

kecuali Jumat : 08:00-11:00

5.) Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit
6.) Kepuasan pelanggan ≥ 90%
7.) a.     Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB ≥ 100%
b.    Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS ≥ 100%

Selain itu pelayanan di rawat jalan juga harus mempunyai standar mengenai Enam Sasaran Keselamatan Pasien yaitu :

  1. Ketepatan Identifikasi Pasien

Rumah sakit minimal menggunakan dua identitas pasien yaitu menggunakan Nama Pasien dan Tanggal Lahir untuk mengidentifikasi pasien, Pasien rawat jalan ditambah dengan alamat pasien. Tidak boleh mengidentitaskan pasien dengan menggunakan ciri – ciri pasien ataupun lokasi pasien.

  1. Peningkatan Komunikasi yang efektif

Yang dimaksud disini adalah jika petugas mendapatkan pesanan melalui telpon atau lisan harus menggunakan system TBaK (Tulis, Baca ulang, konfirmasi) dan tehnik SBAR (Situasi, Back ground, Asessment, Recommendation) jika petugas akan melaporkan kondisi pasien.

  1. Peningkatan obat yang perlu diwaspadai

Obat – obatan yang termasuk golongan konsentrasi tinggi, narkotik, kemoterapi, NORUM (Nama Obat, Rupa Ucapan Mirip) harus dikelola untuk mengurangi medikasi error.

  1. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi

Rumah sakit menggunakan penandaan untuk lokasi operasi yang melibatkan lateralisasi, dll. Menggunakan time out, Sign in, Sign Out untuk kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat operasi pasien.

  1. Pengurangan risiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan

Disisni lebih ditekankan untuk semua petugas rumah sakit harus melakukan cuci tangan sesuai dengan WHO baik langkah maupun moment nya.

  1. Pengurangan risiko pasien jatuh

Rumah sakit menetapkan di semua area pelayanannya untuk adanya assessment awal risiko jatuh, pencegahan pasien jatuh di lingkungan rumah sakit.

 

JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN

Jenis pelayanan rawat jalan di rumah sakit secara umum dapat dibedakan atas 4 macam yaitu :

  1. Pelayanan gawat darurat (emergency services) yakni untuk menangani pasien yang butuh pertolongan segera dan mendadak.
  2. Pelayanan rawat jalan paripurna (comprehensive hospital outpatient services) yakni yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebutuhan pasien.
  3. Pelayanan rujukan (referral services) yakni hanya melayani pasien-pasien rujukan oleh sarana kesehatan lain. Biasanya untuk diagnosis atau terapi, sedangkan perawatan selanjutnya tetap ditangani oleh sarana kesehatan yang merujuk.
  4. Pelayanan bedah jalan (ambulatory surgery services) yakni memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan pada hari yang sama.

 

INDIKATOR SERTA HAL-HAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN RAWAT JALAN YANG BAIK

Mutu pelayanan unit Rawat Jalan (Poliklinik) dapat memberikan persepsi tingkat mutu rumah sakit secara keseluruhan bagi pelanggan, karena diasumsikan kontak pertama pelanggan dengan rumah sakit adalah melalui unit rawat jalan, sehingga mutu unit rawat jalan harus di desain sedemikian rupa oleh rumah sakit agar mampu mewujudkan kepuasaan pelanggan.

Untuk ini diperhatikan bahwa sekalipun prinsip pokok  program menjaga mutu pada pelayanan rawat jalan tidak banyak berbeda dengan berbagai pelayanan kesehatan lainnya, namun karena pada pelayanan rawat jalan ditemukan beberapa ciri khusus, menyebabkan penyelenggaraan program menjaga mutu pada pelayanan rawat jalan tidaklah semudah yang diperkirakan, ciri-ciri khusus yang dimaksud adalah:

  1. Sarana, prasarana serta jenis pelayanan rawat jalan sangat beraneka ragam, sehingga sulit merumuskan tolak ukur yang bersifat baku.
  2. Tenaga pelaksana bekerja pada sarana pelayanan rawat jalan umumnya terbatas, sehingga di satu pihak tidak dapat dibentuk suatu perangkat khusus yang diserahkan tanggung jawab penyelengaraa program menjaga mutu, dan pihak lain, apabila beban kerja terlalu besar, tidak memiliki cukup waktu untuk menyelengarakan program menjaga mutu.
  3. Hasil pelayanan rawat jalan sering tidak diketahui, ini disebabkan karena banyak dari pasien tidak datang lagi ke klinik.
  4. Beberapa jenis penyakit yang datang ke sarana pelayanan rawat jalan adalah penyakit yang dapat sembuh sendiri, sehingga penilaian yang objektif sulit dilakukan.
  5. Beberapa jenis penyakit yang datang ke sarana pelayanan rawat jalan adalah mungkin penyakit yang telah berat dan bersifat kronis, sehingga menyulitkan pekerjaan penilaian.
  6. Beberapa jenis penyakit yang datang berobat datang kesarana pelayanan rawat jalan mungkin jenis penyakit yang penanggulangannya sebenarnya berada di luar kemampuan yang dimiliki. Keadaan yang seperti ini juga akan menyulitkan pekerjaan penilaian.
  7. Rekam medis yang dipergunakan pada pelayanan rawat jalan tidak selengkap rawat inap, sehingga data yang diperlukan untuk penilaian tidak lengkap
  8. Perilaku pasien yang datang kesarana pelayanan rawat jalansukar dikontrol, dan karenanya sembuh atau tidaknya suatu penyakit yang dalami tidak sepenuhnya tergantung dari mutu pelayanan yang diselenggarakan

 

Indikator utama untuk mengetahui mutu pelayanan rumah sakit adalah kepuasan pasien. Pelayanan yang baik dari suatu rumah sakit akan membuktikan bahwa rumah sakit tersebut bermutu baik. Kepuasan pasien merupakan penilaian pasien setelah merasakan pelayanan rawat jalan yang diberikan oleh petugas kesehatan dibandingkan dengan harapan pasien.

Kualitas pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam usaha menciptakan kepuasan konsumen. Pelayanan berkualitas dalam konteks pelayanan di rumah sakit berarti memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarganya didasarkan pada standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga dapat memperoleh kepuasan yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarganya terhadap rumah sakit (Sabarguna, 2004).

Kinerja dan service quality yang tinggi merupakan faktor terpenting tercapainya kepuasan pasien. Service quality merupakan konsep pengukuran kualitas pelayanan yang terdiri dari lima dimensi yaitu kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), keyakinan atau jaminan (assurance), perhatian (empathy) dan tampilan fisik atau berwujud (tangibles). Berdasarkan lima dimensi tersebut akan diketahui terjadi atau tidak gap (kesenjangan), ada tidaknya pengaruh dari lima dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien dan juga dapat diketahui dimensi kualitas pelayanan yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pasien (Tjiptono, 2004).

Prinsip prinsip pelayanan rawat jalan yang baik adalah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Fasilitas fisik rumah sakit yang memadai.
  2. Jam praktek yang tepat, terdapat pelayanan 24 jam dan sistem rujukan yang baik.
  3. Penjadwalan kunjungan yang efisien, untuk memperpendek waktu tunggu.
  4. Tarif yang terjangkau oleh sasaran.
  5. Kualitas pelayanan yang oleh pasien biasanya dinilai baik bila pelayanan olehdokter dan perawat dilakukan dengan ramah, penuh perhatian terhadap kebutuhan pasien dan perasaannya.

 

DAFTAR PUSTAKA

Sabarguna, B. S. 2004. Quality Assurance Pelayanan Rumah Sakit. Edisi Kedua. Yogyakarta: Konsorsium Rumah Sakit Islam Jateng-DIY.

Taurany M.H., Pendekatan Sistem dalam Manajemen Rumah Sakit. Dalam : Taurany M.H. kumpulan materi kuliah KMA 600, FKM – UI, Depok 1989.

Wikipedia , pengertian istilah. Enam sasaran Keselamatan Pasien, Komite akreditasi RS ( KARS ), Persi.

PELAYANAN GAWAT DARURAT YANG BAIK

PENGERTIAN

Pelayanan rawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya. Unit kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat darurat disebut dengan nama Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah salah satu bagian di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan mengenai Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit yang tertuang dalam Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009 untuk mengatur standarisasi pelayanan gawat darurat di rumah sakit.

TUJUAN

  1. Mencegah kematian dan kecacatan pada penderita gawat darurat.
  2. Menerima rujukan pasien atau mengirim pasien.
  3. Melakukan penanggulangan korban musibah masal dan bencana yang terjadi didalam maupun diluar rumah sakit.
  4. Mampu memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi pada masyarakat dengan problem medis akut.

KRITERIA

  1. Instalasi gawat darurat harus buka 24 jam
  2. Instalasi gawat darurat juga harus memiliki penderita – penderita false emergency (korban yang memerlukan tindakan medis tetapi tidak segera),tetapi tidak boleh mengganggu / mengurangi mutu pelayanan penderita- penderita gawat darurat
  3. Instalasi gawat darurat sebaiknya hanya melakukan primary care sedangkan definitive care dilakukan ditempat lain dengan cara kerjasama yang baik
  4. Instalasi gawat darurat harus meningkatkan mutu personalia maupun masyarakat sekitarnya dalam penanggulangan penderita gawat darurat (PPGD)
  5. Instalasi gawat darurat harus melakukan riset guna meningkatkan mutu / kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sekitarnya.

Menurut Flynn (1962) dalam Azrul (1997) kegiatan UGD secara umum dapat dibedakan sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan pelayanan gawat darurat.

Kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab UGD adalah menyelenggarakan pelayanan gawat darurat. Sayangnya jenis pelayanan kedokteran yang bersifat khas seing disalah gunakan. Pelayanan gawat darurat yang sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan penderita (live saving), sering dimanfaatkan hanya untuk memperoleh pelayanan pertolongan pertama (first aid) dan bahkan pelayanan rawat jalan (ambulatory care)

  1. Menyelenggarakan pelayanan penyaringan untuk kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan rawat inap intensif.

Kegiatan kedua yang menjadi tanggung jawab UGD adalah menyelenggarakan pelayanan penyaringan untuk kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan intensif. Pada dasarnya pelayanan ini merupakan lanjutan dari pelayanan gawat darurat, yakni dengan merujuk kasus-kasus gawat darurat yang dinilai berat untuk memperoleh pelayanan rawat inap intensif.

  1. Menyelenggarakan pelayanan informasi medis darurat.

Kegiatan ketiga yang menjadi tanggung jawab UGD adalah menyelenggarakan informasi medis darurat dalam bentuk menampung serta menjawab semua pertanyaan anggota masyarakat yang ada hubungannya dengan keadaan medis darurat (emergency medical questions).

DISIPLIN PELAYANAN

Pelayanan UGD yang Baik harus memiliki disiplin pelayanan yaitu suatu aturan yang berkaitan dengan cara memilih anggota antrian yang akan dilayani lebih dahulu. Disiplin yang biasa digunakan adalah (Subagyo, 1993) :

  • FCFS : First Come-First Served (pertama masuk, pertama dilayani)
  • LCFS : Last Come-First Served (terakhir masuk, pertama dilayani)
  • SIRO : Service In Random Order (pelayanan dengan urutan acak)
  • Emergency First : Kondisi berbahaya yang didahulukan.

Dalam hal kegawatdaruratan pasien yang datang ke UGD akan dilayani sesuai urutan prioritas yang ditunjukan dengan labelisasi warna ,yaitu :

  • Biru : Gawat darurat,resusitasi segera yaitu Untuk penderita sangat gawat/  ancaman nyawa.
  • Merah : Gawat darurat,harus MRS yaitu untuk penderita gawat darurat (kondisi stabil / tidak membahayakan nyawa )
  • Kuning : Gawat darurat ,bisa MRS /Rawat jalan yaitu Untuk penderita darurat, tetapi tidak gawat
  • Hijau : Gawat tidak darurat,dengan penanganan bisa rawat jalan yaitu Untuk bukan penderita gawat.
  • Hitam : Meninggal dunia

Adapun prioritas masalah masing masing dari warna yang ada adalah sebagai berikut :

WARNA

BIRU

MERAH KUNING HIJAU
INDIKASI ·     Henti jantung yang kritis

·     Henti jantung yang kritis

·     Trauma kepala yang kritis

·     Perdarahan yang kritis

·     Sumbatan jalan nafas / distres nafas

·     Luka tusuk

·     Penurunan tekanan darah

·     Perdarahan pembuluh nadi

·     Problem kejiwaan

·     Luka bakar derajat II >25 % tidak mengenai dada dan muka

·     Diare dengan dehidrasi

·     Patah tulang

·     Lecet luas

·     Diare non dehidrasi

·     Luka bakar derajat I  dan  derajat  II   > 20 %

·     Gegar otak ringan

·     Luka bakar derajat I

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

  1. Pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan gawat darurat adalah UU No 23/1992 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No.585/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis, dan Peraturan Menteri Kesehatan No.159b/1988 tentang Rumah Sakit pasal 23 telah disebutkan kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan gawat darurat selama 24 jam per hari.
  2. Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat Ketentuan tentang pemberian pertolongan dalam keadaan darurat telah tegas diatur dalam pasal 5l UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran, dimana seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan. Selanjutnya, walaupun dalam UU No.23/1992 tentang Kesehatan tidak disebutkan istilah pelayanan gawat darurat namun secara tersirat upaya penyelenggaraan pelayanan tersebut sebenarnya merupakan hak setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/unitgawatdarurat

http://www.rsob.online.net.informasi/pengertian-umum

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2009 tentang kesehatan, No.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran

Keputusan Menteri Kesehatan No. 856/ Menkes/ SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit